Latar Belakang

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat. Pada tahun 1990-an, di Kabupaten Bekasi dimulai pembangunan kawasan industri. Kemudian pembangunan kawasan industri akhirnya memunculkan kawasan-kawasan industri lainnya. Kawasan Industri Cikarang Bekasi merupakan kawasan yang strategis bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Akan tetapi, selama ini industri yang ada tidak memiliki orientasi pada pengembangan ekonomi lokal sehingga keberadaan kawasan tersebut belum mampu memberikan tricklingdown effect yang dapat mendorong perekonomian lokal.hal ini tentunya berkaitan dengan faktor produksi, pasar dan kapasitas pelaku ekonomi lokal (UKM) untuk dapat masuk ke dalam rantai proses produksi masa dan berhubungan dengan industri besar.

Faktor produksi dan jaringan pemasaran erat hubungannya dengan kelancaran dari rantai pasokan industri yang akan berefek pada perkembangan kawasan industri. Aspek rantai pasokan industri ini menentukan seberapa jauh keterkaitan antarindustri terbentuk. Semakin ekstensif keterkaitan tersebut, semakin besar peluang suatu cabang industri untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal. Hal ini terjadi karena keterkaitan antar industri akan menciptakan lebih banyak wirausaha, kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya setempat, serta bangkitan kegiatan lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejak tahun 2010, dua industri utama yang ada di kawasan industri kabupaten bekasi adalah industri otomotif dan penunjangnya dan juga industri komponen elektronik. Dua industri ini mempunyai rantai yang besar dan panjang dalam kaitannya dengan proses produksi dan berhubungan dengan banyak UKM.

Maka dari itu, Untuk mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, sejak tahun 2010-2012 PHKI ITB yang dilanjutkan dengan penelitian MP3EI telah melakukan kajian dan pengembangan mata rantai produksi. Berdasarkan kegiatan tersebut telah dihasilkan konsep pengembangan klaster, linkage kawasan industri, pola mata rantai industri, dan asosiasi UKM pendukung industri.

Kami menilai bahwa untuk memberikan hasil optimal dalam meningkatkan mata rantai produksi dan mengembangkan UKM, maka pembangunan kapasitas dari pelaku utama maupun asosiasi dari UKM yang terbentuk menjadi modal utama. Di tahun 2011-2012 ITB telah berhasil memfasilitasi terbentuknya asosiasi UKM yaitu AUPI (Asosiasi UKM Pendukung Industri). Pembentukan ini bertujuan agar UKM harus berkembang baik dari sisi efisiensi proses produksi, permodalan, jaringan pemasaran, maju bersama sebagai satu asosiasi untuk memajukan ekonomi wilayah.

Kondisi Masyarakat sebelum Pelaksanaan:
  • Kemandirian Lembaga : anggota UKM  ini belum mampu menjalankan program yang dibentuk, bertahan, dan berkembang lebih ekspansive dari sisi anggota dan juga jaringan
  • Kemampuan Menejemen Perusahaan  : Kemampuan menejemen perusahaan masih sangat kurang baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak efisiennya menejemen perusahaan dari sisis produksi menejemen rantai pasok, jumlah karyawan, dan bagaimana owner mengelola perusahaan IKM.
  • Kemampuan Branding dan Marketing : web yang dibuat adalah portal transaksi berbagai industri manufaktur, tidak tertutup oleh anggota asosiasi saja. Namun, asosiasi belum mampu menjalankan fungsi branding, marketing dan memaksimalkan ke dalam bentuk pendapatan bagi asosiasi.

Lingkup Pelaksanaan

Lingkup Pelaksanaan adalah pengabdian masyarakat di bidang penigkatan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah.

 

Deskripsi dan Foto Kegiatan

Pra Kegiatan

Perencanaan partisipatif membicarakan mengenai bentuk program yang akan dipilih dengan mitra, yaitu AUPI. Kami mengubah format program dari pelatihan menjadi pendampingan dan kelas terbuka secara intensif. Dipilih tiga IKM untuk mewakili asosiasi untuk dilakukan pendampingan intensif. Tiga IKM dipilih berdasarkan ukuran asset dan jumlah tenaga kerja

Pra kegiatan 2 :

Need and condition assessment dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dalam tiap tiap jenis IKM.Dari sini akan dilakukan penanganan dan pendampingan berbeda,

 

Coaching Class

Membedah permasalahan dari tiap jenis IKM dan terbuka untuk IKM lain dari asosiasi yang berada dalam kategori IKM yang sama. Dengan cara ini efisiensi keuangan tercapai dan maksimasi jumlah peserta juga didapatkan.

Participtory Appraisal and Planning

 

sumber